MATERI DAN PEMBELAJARAN
DEMOKRASI
Kegiatan Belajar 1
Hakikat Demokrasi dan Pilar-pilar Demokrasi
Konstitusional
Secara
etimologis, demokrasi berasal dari kata yunani “demos” berarti rakyat dan
“kratos atau kratein” berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi
dapat diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau government or rule by the
people ( pemerintahan oleh rakyat).
Demokrasi
dapat juga berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan,
tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui
sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut
sebagai suatu pelembagaan dari kebebasan. Mengapa demokrasi
karena demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji
oleh zaman yang menunjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia,
persamaan di depan hukum yang harus dimilki setiap individu dan masyarakat.
Demokrasi
konnstitusional adalah suatu gagasan pemerintah demokratis yang kekuasaannya
terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasinya kekuasaan pemerintah ini ada
dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut “pemerintahan
berdasarkan konstitusi”.
Demokrasi
konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan hukum (Rule
of Law). Sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah
yang demokratis dibawah Rule of Law, sebagai berikut :
1. Perlindungan
konstitusional.
2. Badan
kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan
umum yang bebas.
4. Kebebasan
untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan
untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan
kewarganegaraan.
Untuk
membangun dan menegakkann demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar
demokrasi konstitusional berdasarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi
Negara RI UUD 1945 ialah demokrasi berdasarkan.
1. Ketuhanan Yang
Maha Esa
2. Hak Asasi
Manusia.
3. Kedaulatan
Rakyat..
4. Kecerdasan
Rakyat.
5. Pemisahan
Kekuasaan Negara.
6. Otonomi
Daerah.
7. Supremasi
Hukum (Rule of Law).
8. Peradilan
Bebas.
9. Kesejahteraan
Rakyat.
10. Keadilan
Sosial.
Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi pembangunan dan penegakan Demokrasi konstitusional disuatu negara
meliputi faktor pertumbuhan ekonomi, faktor sosial politik, dan faktor budaya
kewarganegaraan dan akar sejarah.
Kegiatan Belajar 2
Pembelajaran materi Demokrasi
Pendidikan
demokrasi perlu diupayakan dan dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik
melalui sekolah (schools-based civic education).
Untuk
mengembangkan pendidikan demokrasi di Indonesia, maka perlu adanya paradigma baru
yang lebih mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence)
dalam dimensi spritual, rasional, emosional,, dan sosial; tanggung jawab warga
negara (civic responsibility); serta partisipasi warga negara (civic
participation) agar terbentuknya warga negara Indonesia yang baik.
Proses
pendidikan kewarganegaraann kita harus membedakan antara aspek-aspek:
pengetahuan (knowledge), sikap dan pendapat (attitudes and opinions),
keterampilan intelektual (intellectual skills), dan keterampilan
partisipasi (participatory skills).
Untuk
mengadakan suatu proses pembelajaran, terlebih dahulu ada sejumlah kemampuan
dasar (core competencies) untuk setiap dimensi atau aspek-aspek diatas,
seperti: (1) kebutuhan individu untuk memecahkan isu-isu dan masalah-masalah
sosial dan politik yang mereka sedang dan akan dihadapi; dan (2) isu-isu dan
masalah-masalah yang telah menjadi topik dan agenda publik.
Ada dua
faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokrasi,
1. Lingkungan
tempat proses pembelajaran berlangsung.
2. Karekteristik
sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik.
Langkah-langkah yang
dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan proses pembelajaran demokrasi,
adalah :
1. Merumuskan
tujuan.
2. Menyajikan
kata-kata (istilah) yang perlu diketahui.
3. Menyajikan
ide-ide yang perlu dipelajari.
4. Memecahkan
masalah.
5. Menerapkan
kemampuan yang telah dikuasai.
Komentar
Posting Komentar